Hukum pengadilan adat tentang penyelesaian perkara sengketa dan undang-undang adat di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbu

 Judul                       : Hukum pengadilan adat tentang penyelesaian perkara sengketa dan undang-undang adat di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbu

Penulis                    : M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam

Penyunting             : Feni Efendi

Penata letak            : Feni Efendi

Desain cover           : Feni Efendi

 

 Diterbitkan oleh:

Penerbit Fahmi Karya

Kantor pemasaran: Jl. Gunung Bungsu, RT 01/RW 02, Sumur Cindai, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur,

Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26231.

Email: penerbitfahmikarya@gmail.com

www.fahmikarya.com

HP/WA: 081377856115

 

ISBN 978-623-88775-4-6

Cetakan Pertama, Oktober 2023

Vi + 63 hlm: 21 x 29,7 cm

Front Palatino Linotype, 1,15 Spasi, Size 11

 

SINOPSIS

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sengketa soko dan pusako banyak terjadi di dalam Nagari terutama di Nagari Koto Nan Gadang. Mungkin saja terjadi antar poruik dalam suatu kaum, antar kaum dalam suatu suku atau antar suku dengan suku yang lain dalam suatu nagari. Penyelesaian tersebut harus dilakukan bajanjang naiek, batanggo turun sengketa antar poruik dalam sutu kaum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh mamak kepala waris (laki-laki yang tertua dalam kaum). Ini disebutkan kusuik bulu, paruah manyalasai, kalau sengketa yang terjadi antar kaum dalam suatu suku, yang menyelesaikan terlebih dahulu adalah pengulu dalam suku tersebut. Sebab tugas pangulu adalah kusuik manyolosai karuah menjaniahkan. Jika sengketa terjadi antar suku maka sengketa ini diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat.

Penyelesaian suatu sengketa menurut adat dilakukan dengan sangat bijaksana sekali, tidak seperti berperkara di pengadilan, “nan kalah menjadi abu, Nan menang jadi bara. Penyelesaian sengketa adat dapat dilakukan, baik menurut adat maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Untuk penyelesaian perkara sengketa-sengketa yang terjadi di dalam nagari perlu adanya Pengadilan Nagari yang kita namakan sekarang yaitu “ Dewan Hakim Perdamaian Adat (yang kita singkat dengan DPA), untuk membantu dan pelengkap dari Kerapatan Adat Nagari, khusus untuk nagari-nagari yang berada di Sumatera Barat, Minangkabau .