Syafruddin Prawiranegara dan PDRI: Penjaga Nyala Api Republik

Oleh: Feni Efendi

PAYAKUMBUH,  — Sejarah sering kali mencatat kemenangan besar di atas panggung formal, namun kerap alfa merawat rute berliku di mana kemenangan itu mula-mula dipertaruhkan. Delapan puluh delapan tahun silam, tatkala Yogyakarta jatuh dan para pemimpin tertinggi Republik ditawan, sebuah mata rantai eksistensi bangsa ditenun dari hutan ke hutan, dari surau ke surau di pedalaman Sumatera Tengah. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) bukan sekadar taktik militer, melainkan nyawa kedua bagi sebuah negara yang nyaris tamat.

Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 sedianya dirancang untuk meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia sudah mati. Ditangkapnya Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Haji Agus Salim di Yogyakarta menjadi klaim mutlak kolonial. Namun, kalkulasi politik di istana Batavia meleset. Jauh sebelum bom pertama jatuh di Maguwo, Mohammad Hatta telah mengantisipasi kerapuhan diplomasi tersebut. Sebuah Istana Wakil Presiden bayangan telah disiapkan di Gedung Tri Arga, Bukittinggi, sebagai benteng pertahanan administrasi terakhir.
Lautan Api di Ranah Minang

Ketika Bukittinggi mulai dihujani bom oleh armada udara Belanda, pagi itu pula sebuah keputusan darurat diambil. Rapat kilat yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Mr. Teuku Muhammad Hasan segera membubarkan diri demi keselamatan. Rapat dilanjutkan sore harinya di kediaman Panglima Teritorial Sumatera, Kolonel Hidayat. Di sanalah sebuah maklumat besar lahir: mandat kekuasaan negara beralih demi menjaga kesinambungan hukum Republik.

Malam itu juga, Bukittinggi menjelma lautan api. Strategi bumi hangus diterapkan tanpa ragu. Gedung-gedung penting, termasuk Istana Wakil Presiden, dibakar oleh para pejuang agar tidak jatuh ke tangan tentara Belanda sebagai basis logistik. Bersamaan dengan kepulan asap yang membubung ke langit malam, rombongan kecil pimpinan PDRI menyusup keluar menembus kegelapan, memulai perjalanan gerilya yang kelak membelah rimba Sumatera Tengah, Riau, hingga Jambi.

Rute Sunyi Penjaga Kedaulatan

Mobilitas PDRI dicirikan oleh pergerakan yang dinamis dan terfragmentasi demi mengecoh intelijen lawan. Dari Bukittinggi, titik tumpu pertama diletakkan di Halaban, sebuah kawasan perkebunan teh seluas seribu hektar di kaki Gunung Sagu. Di tempat yang sunyi ini, tepatnya pada 22 Desember 1948, susunan Kabinet Darurat disahkan. Melalui pemancar radio phb darurat yang dipimpin Kolonel Soejono, Syafruddin memekikkan pesan ke udara: Indonesia belum runtuh.

Namun, sinyal radio laksana lentera di kegelapan yang memancing perhatian pemburu. Belanda segera melacak koordinat pemancar tersebut. Demi keselamatan organisasi, rombongan kabinet terpaksa dipecah menjadi empat poros gerilya utama yang bergerak secara terpisah:

Poros I dipimpin oleh Mr. Muhammad Nasrun yang bergerak menyisir wilayah Pasaman, mulai dari Lubuk Sikaping hingga Bonjol. Fokus utama kelompok ini adalah konsolidasi basis pemerintahan sipil di Sumatera Barat. Di tengah kecamuk perang, Poros I memastikan bahwa fungsi-fungsi pelayanan publik dan struktur birokrasi di tingkat daerah tetap berjalan, sehingga rakyat tetap merasakan kehadiran negara meski dalam kondisi darurat.

Di wilayah utara, Poros II di bawah komando Kolonel Hidayat mengemban misi militer yang krusial. Kelompok ini bergerak dari Rao melintasi perbatasan utara hingga mencapai Aceh. Fungsi strategisnya adalah membangun "benteng semesta" dengan menggalang kekuatan militer dan mengamankan jalur logistik. Aceh, yang merupakan wilayah yang tidak mampu ditembus Belanda, menjadi sandaran penting bagi Poros II untuk memastikan pasokan kebutuhan perjuangan tetap mengalir.

Pusat gravitasi politik berada pada Poros III yang dipimpin langsung oleh Ketua PDRI, Mr. Syafruddin Prawiranegara. Rute perjalanan kelompok ini merupakan yang paling menantang, melintasi Kelok 9, Bangkinang, Muara Lembu, Sungai Dareh, hingga menetap lama di Bidar Alam. Kelompok ini berfungsi sebagai pusat komando tertinggi pemerintahan. Di sinilah keputusan-keputusan besar diambil dan melalui jalur diplomasi radio internasional, Poros III menyuarakan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih eksis dan berdaulat.

Terakhir, Poros IV yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Rasid bergerak di wilayah Koto Tinggi. Kelompok ini memegang peran vital dalam pertahanan wilayah tengah. Selain menjaga stabilitas keamanan di jantung pertahanan Sumatera Tengah, Poros IV menjadi koordinator logistik lokal. Mereka memastikan kebutuhan pangan dan perlengkapan bagi para pejuang di lapangan tetap terjaga melalui kolaborasi erat dengan masyarakat nagari.

Perjalanan Kelompok III yang dipimpin langsung oleh Syafruddin dipenuhi marabahaya. Di Bangkinang, rumah dinas wedana tempat mereka bernaung dibombardir oleh pesawat Catalina Belanda. Logistik bergerak kian terbatas; bahkan mobil limosin mewah milik Mr. TM Hasan terpaksa ditenggelamkan ke dasar Sungai Kampar Kiri di Taratak Buluah agar tidak disita musuh. Rombongan kemudian menyusuri rel kereta api tua peninggalan romusha Jepang, menembus hutan kelam menuju Sungai Dareh, dan tiba tepat saat malam pergantian tahun 1949.

Bidar Alam dan Diplomasi Silantai

Selama hampir tiga bulan, antara pertengahan Januari hingga April 1949, sebuah desa kecil bernama Bidar Alam di Solok Selatan bertransformasi menjadi "ibu kota" de facto Republik Indonesia. Di sanalah Syafruddin menetap paling lama, menjalankan roda birokrasi dari rumah penduduk, merajut kembali komunikasi yang terputus dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman di Pulau Jawa, serta mengirimkan radiogram ke New Delhi untuk menggerakkan opini publik internasional di PBB.

Ketegangan politik beralih ke Sumpur Kudus pada pertengahan Mei 1949. Di sebuah rumah Wali Nagari di Silantai, pimpinan PDRI menggelar musyawarah besar. Agenda utamanya pelik: menyikapi lahirnya Perjanjian Roem-Royen. Mayoritas pembesar PDRI sempat meradang; mereka merasa dilangkahi karena Sukarno dan Hatta yang berstatus tawanan justru menandatangani kesepakatan dengan Belanda tanpa berkonsultasi dengan PDRI selaku pemegang mandat pemerintahan yang sah. Di tengah riuh rendah perdebatan yang mengancam dualisme kepemimpinan bangsa, Syafruddin tampil sebagai tokoh pemersatu. Dengan kebesaran hati seorang negarawan, ia memilih mengalah demi persatuan makro nasional.

Menolak Lupa di Pinggiran Pembangunan

Masa kritis itu berakhir pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta, tatkala Syafruddin menyerahkan kembali mandat kekuasaan kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Tugas historis PDRI selama 207 hari tuntas. Namun, menyisir kembali rute gerilya tersebut pada masa kini justru menghadirkan refleksi yang getir.

Di wilayah Koto Tinggi, masyarakat setempat mengenang bagaimana setiap harinya dapur-dapur rakyat menyediakan sedikitnya 700 bungkus nasi saban pagi dan malam untuk para pejuang dan pengungsi. Pengorbanan kultural dan materiil yang masif itu kini berbanding terbalik dengan kondisi fisik infrastruktur di tapak-tapak sejarah tersebut. Beberapa jalur penghubung historis seperti rute dari Abai menuju Bidar Alam, atau kawasan Lompek hingga Pemasihan, hingga hari ini sebagian besar masih berupa jalan tanah yang memprihatinkan dan terisolasi dari derap pembangunan modern.

Lebih dari sekadar persoalan jalan, pelestarian cagar budaya PDRI juga berada di titik nadir. Banyak rumah gadang, surau, maupun gedung peninggalan perkebunan yang pernah menjadi saksi bisu rapat-rapat penting kabinet darurat kini telantar, lapuk dimakan usia, bahkan beberapa di antaranya telah roboh tanpa sempat mendapat sentuhan restorasi dari pemerintah daerah maupun pusat. Sejarah yang membentuk fondasi kedaulatan bangsa ini seolah dibiarkan luruh bersama tanah, tergusur oleh ingatan zaman yang kian pragmatis. Merawat jejak PDRI bukan sekadar urusan mendirikan monumen, melainkan komitmen moral untuk menghidupkan kembali keadilan bagi daerah-daerah yang pernah menjadi penyangga nyawa Republik. 

Feni Efendi, penulis buku Jejak yang Terlupakan: Menyusuri Jejak Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam Menjalankan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada Masa Agresi Militer Kedua Belanda di Sumatera Tengah, (cetakan pertama, 2019 dan cetakan kedua, 2022)